oleh

JPU Tolak Eksepsi Terdakwa Penipuan Rp 1,12 Miliar

Securitynews.co.id, PALEMBANG – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menolak eksepsi (nota keberatan, red) yang diajukan terdakwa Suryawati SH MKn, atas dugaan kasus tipu gelap Rp. 1,12 miliar, sidang dalam agenda Jawaban JPU terkait eksepsi terdakwa melalui kuasa hukumnya, pada sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A Khusus, Rabu (20/02/2020).

Dalam tanggapan yang dibacakan JPU Hendy SH yang dibacakan Gunawan SH, di hadapan terdakwa dan majelis hakim yang diketuai Abu Hanifah SH MH, yang pada intinya menolak seluruhnya pengajuan eksepsi yang sebelumnya diajukan terdakwa Suryawati melalui penasehat hukumnya.

Bahwa terdakwa dalam eksepsi sebelumnya menyebut perkara ini merupakan perkara perdata. Namun, JPU menyatakan perbuatan terdakwa tidak terkait dan tak ada hubungan dengan perbuatan perdata.

“Uraian perbuatan terdakwa yang terurai dalam dakwaan sudah sangat jelas dan terang, bahwa terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan,” ujar Gunawan ketika bacakan jawaban atas eksepsi terdakwa.

Selain itu, menurut JPU eksespi yang telah diajukan oleh terdakwa melalui kuasa hukumnnya tersebut tidaklah tepat karena sudah masuk dalam pokok perkara sehingga majelis harus mempertimbangkan untuk menolak eksepsi yang diajukan tersebut.

“Jawaban yang tepat dari keseluruhan pendapat tim penasihat hukum terdakwa adalah untuk membuktikan dalam pemeriksaan selanjutnya. Karena semua hal tersebut sudah masuk dalam materi perkara,” tukas JPU.

Sementara itu Ketua Majelis Hakim Abu Hanifah SH MH menunda persidangan dan akan dilanjutkan Minggu depan dengan agenda pembacaan putusan sela. “Sidang dilanjutkan Minggu depan dengan pembacaan putusan sela,” ujar Abu Hanifah SH MH.

Pada persidangan sebelumnya Rabu (12/02/2020). Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya Alianto Wijaya SH MH dalam eksepsinya mengatakan jika dakwaan JPU Hendy SH MH kabur atau obscuur libel dan menyatakan perbuatan terdakwa bukanlah perbuatan pidana.

Sebagaimana dalam dakwaan JPU sebelumnya, bermula tahun (2015) di daerah Jakabaring Perum TOP 100 tepatnya di depan Pasar Buah Palembang, Terdakwa menawarkan kepada saksi Parman, dua bidang tanah dengan luas tanah masing-masing seluas (400 m2) dengan luas keseluruhan seluas (800 m2) dengan alas hak surat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) yaitu pertama SHM Nomor. 243 dengan surat ukur No. 31/15 Ulu/2006 tanggal 08 September 2006 dan kedua SHM Nomor. 244 dengan surat ukur No. 32/15 Ulu/2006 tanggal 08 September 2006 atas nama terdakwa. Bahwa menawarkan harga untuk kedua bidang tanah tersebut senilai Rp. 1.200.000.000, kepada saksi Parman.

Setelah dilakukan pembayaran pertama senilai Rp. 80 juta Terdakwa berjanji akan segera dibuatkan Akta Pengikatan Akad Jual Beli, namun kenyataannya Terdakwa tidak pernah meminta saksi Fitri Yuliana SH selaku notaris untuk membuatkan Akta Pengikatan Akad Jual Beli dikarenakan menurut Terdakwa, antara Terdakwa dengan saksi korban adalah teman dekat.

Bahwa total keseluruhan pembayaran yang dilakukan saksi Parman kepada Terdakwa untuk kedua bidang tanah dengan SHM Nomor. 243 dengan surat ukur No. 31/15 Ulu/2006 tanggal 08 September 2006 dan SHM Nomor. 244 dengan surat ukur No. 32/15 Ulu/2006 tanggal 08 September 2006 biaya balik nama adalah senilai Rp. 1.012.000.000,-.

Karena seluruh pembayaran telah dilunasi oleh saksi Parman, pada Tanggal (09/09/2017), saksi Parman kembali menemui Terdakwa untuk dibuatkan Akta Jual Beli terhadap tanah tersebut, namun Terdakwa selalu menghindar dengan berkata kepada saksi Parman “Tunggulah, Mudahlah itu”.

Bahwa selanjutnya pada Tanggal (27/09/2017), saksi Parman kembali menemui Terdakwa untuk dibuatkan Akta Jual Beli terhadap tanah tersebut, namun Terdakwa kembali menghindar dengan berkata kepada saksi Korban “Tunggulah dulu Man, Tanah ini bermasalah, dak biso balek namo karno ado masalah dengan Aman Ramli,” ujarnya saat itu.

Mengetahui hal tersebut, saksi korban meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan keseluruhan uang milik saksi korban senilai Rp. 1.012.000.000,- namun dijawab oleh Terdakwa bahwa uang tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa hingga korban mengalami kerugian. Akibat perbuatan tersebut terdakwa dikenai Pasal oleh JPU 372 junto 378 KUHP.

Laporan : Syarif
Editor/Posting : Imam Ghazali

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed