oleh

Terkait Sertifikat Tanah, Anggota DPR RI Gelar Diskusi Publik

Securitynews.co.id, PALEMBANG – Kegiatan reses anggota DPR RI Renny Astuti SH SPN dalam diskusi publik Palembang Womens Club (PWC) digelar di Gedung The Sultan, Kamis (12/3/20).

Renny Astuti mengatakan, kegiatan hari ini rangkaian kegiatan di masa resesnya. “Saya di Komisi 2 melakukan melakukan reses untuk menyerap aspirasi di sini, ini kunjungan pribadi saya. Di komisi 2, di sini saya mendapat masukan di bidang pertanahan,” ujarnya.

Ketika ditanya terkait sertifikat tanah tumpang tindih Renny menuturkan, tumpang tindih ini tidak hanya di Palembang tapi wilayah lain. “Dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), program ini memberikan kepastian hukum ke masyarakat. Ini Program Pak Jokowi, serentak dilakukan di Indonesia. Ini untuk meminimalisir overlapping (tumpang tindih) sertifikat,” bebernya.

“Pada kegiatan pertama reses saya. Temuan yang saya temukan di sini mengenai Kinerja BPN. Saya dapat masukan penumpukan berkas di BPN. Saya nanti akan berkunjung ke BPN, karena banyak dikeluhkan. Proses sertifkatnya lama, bahkan ada yang 4 tahun tidak selesai pembuatan sertifikat,” tambahnya.

Renny menjelaskan, berdasarkan kunjungan sebelumnya, pembuatan sertifikat lama di Sumsel, karena BPN kekurangan tenaga kerja. “Ini bisa dimaklumi. Tapi kalau masalahnya terkait kekurangan tenaga kerja, kenapa tidak diisi yang kosong itu, terutama petugas ukur,” tegasnya.

Untuk sengketa tanah banyak antara masyarakat dengan perusahaan, dia mengunkapkan, ini jadi masalah. Karena masing-masing instansi punya peta yang berbeda. “Makanya kita usulkan ke pemerintah. Hal hal berurusan tanah serahkan ke agraria. Peta dinas kehutanan ada sendiri, dinas perkebunan punya sendiri peta. Ini yang menimbulkn masalah,” pungkasnya.

Laporan : Akip
Editor/Posting : Imam Ghazali

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed