Securitynews.co.id, PALEMBANG- Anggota Komisi V DPR-RI IR H Eddy Santana Putra MT, melakukan kunker ke Dinas PU Bina Marga Tata Ruang (PU BM-TR), Senin (20/7/20). Dalam kunkernya tersebut Eddy Santana Putra menegaskan, siap mensuport pembangunan fly over Simpang Sekip di Jalan Basuki Rahmad terkait pembebasan lahannya.
Eddy Santana Putra mengatakan, kedatangannya ke PU BM-TR adalah untuk silaturahmi sekaligus menawarkan kerja sama perjuangan untuk mendapatkan APBN lebih besar. “Semua sudah kita diskusikan. Apa yang jadi prioritas. Fly over Simpang Sekip di Jalan Basuki Rahmat itu kita harap selesai pembebasan lahannya, dengan cara berbagi anggarannya. Misalnya dari anggaran pembebasan lahan yang dibutuhkan Rp 80 miliar, dibantu pusat Rp 30 miliar,” ucapnya.
Eddy Santana menuturkan, pembangunan di daerah butuh bantuan pemerintah pusat. Misalnya, pembangunan jalan lingkar timur. “Kalau tidak kita mulai tidak mulai-mulai, tidak jadi. Sekilo, dua kilo dimulai. Jalan dulu berapa pun yang dikasih. Kalau FS sudah selesai, DED sudah selesai, teruskan,” tegasnya.
Ketika ditanya, apakah bisa mendapatkan dana bantuan dari pemerintah pusat untuk pembebasan lahan fly over Simpang Sekip Jalan Basuki Rahmad, Eddy Santana, dirinya optimis. Pasalnya, mitra Komisinya adalah Kementerian PU.
“Kita optimis bisa mendorong Kementerian PU membantu pembebasan lahannya. Karena kita masukan dalam skala prioritas,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala PU BM-TR Provinsi Sumsel Darma Budhy menuturkan, hari ini kedatangan anggota komisi V DPR-RI, IR H Eddy Santana Putra MT, yang membidangi infrastruktur. “Kami sampaikan pembahasan dari Gubernur Sumsel H Herman Deru saat dulu ada kunjungan Komisi V DPR RI, ada 6 pengajuan yakni pembangunan Musi IV, Fly Over Simpang Sekip Jalan Basuki Rahmad, Underpass Simpang Charitas, dan tiga ruas jalan lingkar timur dan lingkar barat, yang diajukan ke DPR RI dan Kementerian PU,” ungkapnya.
“Fokus pembahasan hari ini adalah pembahasan pembebasan lahan Fly Over Simpang Sekip Jalan Basuki Rahmad. Jadi kami sampaikan ke Pemprov mencoba pembebasan lahab Fly Over tersebut. Kami harapkan kontribusi Pemerintah Pusat untuk pembebasan lahannya. Karena dana yang dibutuhkan cukup besar berkisar Rp 80-90 miliar. Kami minta bantu apakah dua pertiga, atau sepertiga atau 50:50 persen. Kami sangat butuh dukungan dari komisi V DPR-RI, H Eddy Santana Putra. Agar kita bisa maksimalkan anggaran pembebasan lahannya,” bebernya.
Darma Budhy menegaskan, pihaknya meminta bantuan Pemerintah Pusat untuk pembebasan lahan. “Kontruksi dianggarkan Pemerintah Pusat dengan anggaran sekitar Rp 242 miliar. Pembangunan diperkirakan 2021 atau paling lambat 2022 melalui Balai Jalan Nasional,” jelasnya.
“Pembebasan lahan anggarannya sekitar Rp 80-90 miliar. Kami minta bantuan Pemerintah pusat, karena Pemkot Palembang angkat tangan. Jadi kami coba anggarkan dari Pemprov dan Pemerintah Pusat. Jadi kita minta bantuan ke komisi V DPR-RI IR H Eddy Santana Putra MT,“ tandasnya.
Laporan : Akip
Editor/Posting : Imam Ghazali
